Jadwal aquatik semester ganjil (1)th2014-2015

Jadwal aquatik semester ganjil (1)th2014-2015

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Standard Operational Procedures(SOP)

Standard Operational Procedures ( S O P )
Bagaimana cara membuat SOP ?

Apa sih SOP? Seperti di gambar itu ya mas?

sop

jengkol

Wah kalau SOP itu sih semua pasti mau, apalagi ada kata buntut dibelakangnya. Yang dimaksud SOP disini adalah Standard Operational Procedures. Pada saat ini masih banyak Perusahaan yang beroperasi tanpa didukung dengan sebuah sistem yang baku. Mereka lebih banyak beroperasi berdasarkan kebiasaan apa yang sudah mereka jalankan bertahun-tahun dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaaan/budaya perusahaan tersebut. Tidak hanya terbatas dengan perusahaan dengan skala kecil, perusahaan skala menengah dan besar pun masih ada yang belum memiliki System Operational yang baku dan dibakukan pula. Pada umumnya juga perusahaan dengan tipe seperti ini semua system yang ada dan berlaku disana ada dan dicatat masing-masing kepala para key person, dimana para key person mungkin sudah bekerja lama untuk perusahaan ini.
Tetapi tidak semua perusahaan mengenyampingkan hal ini, bahkan di beberapa dan umumnya perusahaan besar mereka sudah memiliki sebuah Departemen tersendiri yang khusus mengurusi System Procedure Perusahaan tersebut. Sedangkan untuk perusahaan skala kecil dan menengah fungsi System Procedure ini terafiliasi di dalam Departemen Accounting atau ada juga yang dibawah Departemen Human Resources.

Memang idealnya System Procedure ditangani oleh sebuah Departemen tersendiri atau setidaknya ada PIC khusus yang menanganinya, mengingat pekerjaan seorang System Procedure harus selalu melakukan review atas System yang sudah ada dan juga pengembangan System tersebut ke depannya. Bilamana pekerjaan tersebut dirangkap oleh PIC tertentu maka hasilnya tidak akan maksimal karena PIC tersebut pasti akan menyelesaikan dahulu pekerjaan utamanya baru kemudian dia akan melakukan review system yang ada. Selain itu ada anggapan PIC tersebut akan membuat system yang lebih menguntungkan departemennya sendiri. Hal ini berbeda bilamana pekerjaan ini ditangani oleh PIC khusus, seorang yang menjabat posisi System Procedure harus mementingkan sisi perusahaan dan Internal Control, tidak memihak departemen tertentu dalam menyiapkan suatu System Prosedure. Ia harus berada di posisi tengah dan harus bisa menjadi seorang mediator antar Departemen agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan tentunya tidak mengeyampingkan fungsi dari Internal Control yang baik pula.

TANGGAPAN UMUM KARYAWAN AKAN SOP

Tambah Pekerjaan
Terkesan dengan adanya SOP pekerjaan administrasi akan semakin banyak. Tanggapan semacam ini bisa saja benar bilamana cara-cara dan administrasi lama tetap dipertahankan dan ditambah lagi dengan System baru pada SOP. Jadi seorang karyawan akan melakukan dua macam cara kerja untuk mencapai suatu tujuan. Sebaiknya tinggalkan cara kerja lama dan beralihlah ke SOP yang sudah disetujui dan disepakati bersama pengaplikasiannya.
SOP Kaku/Sakleg/tanpa kompromi sehingga mengganggu operasional Perusahaaan.
SOP memang sudah dibuat baku atas kesepakatan bersama. Tetapi dalam pengaplikasiannya bisa saja terbentur oleh Kebijakan dalam SOP tersebut, oleh karena itu dalam pembuatan SOP tentunya Kita harus memikirkan pengecualian yang timbul bila kebijakan dalan SOP tidak dapat dipenuhi dan biasanya sudah diatur didalamnya penanggungjawabnya.
Kerja Takut Salah dan Tidak Percaya Diri.
Ada budaya dikalangan para pelaksana bahwa semua aktivitas harus benar-benar sesuai dengan SOP, sehingga bila diperlukan otorisasi maka dimintakan kepada semua pejabat berwenang (tanggung renteng) padahal dalam SOP sudah dibuatkan Surat Keputusan Otorisisi. Hal ini menjadikan alur proses dan waktu yang diperlukan untuk pengananan menjadi panjang dan lama. Sebaiknya sifat seperti ini dihindari, mengingat apa yang sudah disepakati bersama dalam SOP dapat menjadi acuan dalam operasional.
Langkah kedepannya akan mempermudah perusahaan dalam memperoleh ISO (International Organization for Standarization)

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB HEAD SYSTEM PROCEDURE
Sekarang marilah Kita lihat fungsi utama yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin Departemen System Procedure:

Menyiapkan Anggaran Departemen, Anggaran diperlukan dalam upaya untuk mewujudkan action plan Departemen.
Merencanakan, mendesign, mengimplementasikan System Procedure yang akan dibuat. Hal ini tentunya didahului dengan tahapan lainnya seperti survei, memahami bisnis usaha, mempelajari kondisi saat ini, estimasi biaya, dan lain sebagainya.
Memberikan penjelasan dan menpresentasikan SOP yang dibuat. Kemampuan ini sangatlah penting terutama dalam mengakomodasi kepentingan dari beberapa Departemen yang ada.
Memberikan masukan untuk pengembangan System Perusahaan
Dapat bekerjasama dengan baik sebagai team dengan semua Departemen dalam perusahaan.

ISI MANUAL SOP

Apa saja yang harus terdapat dalam sebuah Manual SOP, mari Kita lihat satu persatu hal utama yang ada dalam sebuah SOP:

Persetujuan
Persetujuan disini dapat disesuaikan dengan kondisi setiap Perusahaan. Siapa saja yang harus menandatangani SOP tersebut.
Tujuan
Untuk kepentingan apa SOP ini disiapkan
Definisi
Karena SOP ini bersifat umum bagi semua orang, maka definisi menjadi hal penting yang perlu distandarisasi. Semua pembaca SOP diharapkan memiliki satu pengertian yang sama untuk sebuah istilah yang ada dalam SOP tersebut.
Kebijakan
Aturan main untuk sebuah system juga perlu disiapkan untuk kelancaran pelaksanaan SOP tersebut.
Penjelasan Prosedur
Yang dimaksud penjelasan disini bisa dituangkan dalam beberapa macam bentuk, ada dalam bentuk chart atau gambar, narasi, juklak (intruksi kerja sederhana). Hal ini bertujuan agar mengakomodasi semua kebutuhan pembaca SOP tersebut.
Lampiran
Dapat juga diberikan lampiran yang berisi semua hal yang berhubungan dengan SOP tersebut, misalnya: contoh formulir, contoh laporan, dan sebagainya.

TAHAPAN PEMBUATAN SOP

Apa saja yang perlu disiapkan dalam proses pembuatan sebuah SOP. Tahapan umum yang harus diperhatikan adalah :

Bisnis Usaha
Pelajari dahulu apa bisnis usaha perusahaan yang akan Kita buat SOP-nya. Cari informasi sejelas dan selengkap mungkin.
Survei
Lakukan survei lokasi yang akan disiapkan system-nya. Lakukan juga interview bila diperlukan.
Daftar Kebutuhan
List semua peralatan, hardware dan software (bila ada), dan kebutuhan lainnya yang diperlukan.
Cost
Hitung biaya yang akan dikeluarkan untuk setiap kemungkinan system yang akan dijalankan
Pilih system terbaik yang akan dikembangkan
Pemilihan dilakukan atas semua pertimbangan yang ada dari team pembuat SOP sendiri dan diputuskan oleh pimpinan perusahaan.
Draft SOP
Siapkan dan susun draft SOP, lakukan pembahasan dengan team terkait, lakukan presentasi bila diperlukan. Penyiapan draft ini didalamnya berisikan isi manual SOP seperti yang sudah dibahas di atas, termasuk testing (trial and error).
Persetujuan
Mintakan persetujuan SOP yang dibuat sebelum diaplikasikan.

IMPLEMENTASI SOP

SOP yang sudah mendapat persetujuan perlu dilakukan implementasi. Berikan arahan kepada pelaksana bagaimana mengimplementasikan system tersebut. Pelaksanaan implementasi ini perlu didampingi oleh Team pembuat SOP.

REVIEW SOP

Sebuah SOP baru yang sudah dilakukan proses implementasi perlu dilakukan review atas SOP tersebut minimal 1 (satu) tahun atau pun kurang setelah SOP tersebut diimplementasikan. Hal ini penting sekali mengingat system yang baru dicoba terkadang timbul permasalahan baru yang tidak Kita prediksi sebelumnya dan harus dengan cepat pula Kita selesaikan agar tidak menggangu operasional perusahaan.

SUKSES PENERAPAN SOP

Kesuksesan Perusahaan dalam mengaplikasian SOP dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya :

Support Semua Departemen
Karena SOP umumnya banyak aktivitas yang lintas Departemen, maka seharusnya setiap Kepala Departemen men-support penerapan SOP ini di Departemennya masing-masing. Meberikan pengarahan dan intruksi kepada bawahannya untuk pengaplikasian SOP.
Komitment Pimpinan Perusahaan
Karena SOP ini produk bersama yang disusun melibatkan seluruh lapisan golongan dalam Perusahaan dan disetujui oleh para Pimpinan Perusahaan maka komitment para Pimpinan di Perusahaan untuk tetap menjaga kelangsungan SOP Perusahaan sangatlah penting dan menjadi kunci utama keberhasilan penerapan SOP. SOP dibuat untuk dijalankan bersama dan tidak ada perlakukan spesial untuk karyawan tertentu untuk tidak menjalankannya. Bila hal tersebut terjadi maka akan dimasukan dalam hal pengecualian yang diatur pula pelaksanaanya.

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Amankan Baterai Laptop Anda

800-TS-ChargerLaptop

 

elsy4.jpg

 

Di balik kenyamanannya, laptop menyimpan masalah lawas bagi pengguna, yaitu baterai. Akhirnya, banyak yang menggunakan laptop sambil mengisi ulang baterai melalui listrik agar tetap bisa beraktivitas.

Akan tetapi, tidak sedikit pula yang memilih untuk mencopotnya dan langsung menghubungkanlaptop ke sumber listrik. Menurut Teknisi Komputer dari Great Power Computer, Casei Bakrie, kedua cara tersebut sebenarnya memiliki risiko terhadap kinerja perangkat elektronik itu. Apabila memutuskan tetap memasang baterai, dalam jangka panjang baterai laptop bisa kembung dan kinerjanya mulai menurun.

“Kalau daya baterai sudah penuh seratus persen tapi masih terus di-charge, nantinya baterai akan mudah panas dan cepat drop,” ujar Casei saat diwawancarai Plasadana.com untuk Yahoo Indonesia.

Sedangkan jika mencabut baterai ketika mengoperasikan laptop, risikonya justru jauh lebih besar. Sebab, listrik akan langsung menuju hardware tanpa adanya penyesuaian tenaga, sehingga komponen laptop menerima tegangan yang berlebihan.

“Apalagi kalau tiba-tiba ada pemadaman listrik. Efeknya bisa merusak mother board, hard disk, IC Power, dan beberapa komponen lain,” papar dia.

Untuk meminimalisir risiko, dia menyarankan, sebaiknya baterai tetap terpasang ketika laptop dioperasikan. Namun, saat indikator power sudah menunjukan angka 99 persen sebaiknya segera cabut adaptor laptop.

Sebaliknya, apabila indikator sudah mendekati 20-10 persen, segera pasang kembali adaptornya. Sebab, kalau laptop dibiarkan mati total karena kehabisan tenaga, juga berbahaya bagi kondisi baterai.

“Biasanya akan muncul peringatan kalau tenaga baterai sudah berada di bawah 10 persen. Tapi kalau mau lebih aman, bisa pasang alarm untuk mengingatkan. Software untuk peringatan kondisi baterai banyak kok di internet,” terang dia.

Namun demikian, sambung Casei, ada beberapa vendor yang sudah mengantisipasi masalah tersebut. Misal, untuk beberapa produk Lenovo biasanya sudah diatur supaya tidak bisa mengisi daya sampai 100 persen dan hanya berhenti di 99 persen.

Sedangkan untuk produk buatan Asus dan Acer, umumnya menggunakan teknologi auto switch power. Dengan begitu, arus listrik akan otomatis terputus jika tenaga yang masuk sudah mencapai batas maksimal.

“Buat laptop keluaran tahun 2013 ke atas biasanya sudah menggunakan teknologi ini, termasuk laptop yang yang memakai baterai jenis polymer,” ungkap dia.

Lebih lanjut Casei menerangkan, untuk mengetahui apakah baterai sudah mengalami kerusakan dan penurunan kinerja, dapat dilihat dari indikator power yang terletak di pojok kanan bawah layar laptop. Jika terdapat tanda silang merah ketika laptop sedang di-charge meski baterai masih terpasang, maka itu adalah gejala kerusakan baterai.

“Kalau ada tanda silang tapi baterai masih kuat bekerja selama 3-4 jam tanpa perlu diisi ulang, maka baterai masih bisa diperbaiki. Tapi, bila baterai hanya bertahan 30-40 menit tanpa tenaga tambahan, artinya kinerja baterai sudah menurun dan perlu diganti,”

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

NILAI AQUATIQ (RENANG GAYA DADA & BEBAS ) SEMESTER 2 (GENAP) TH 2014

PENKER SMTR GENAP (2)th 2013-2014

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

NILAI PENJASORKES SEMESTER GANJIL (1) TAHUN 2013-2014

nilai-penjasorkes-semester-ganjil-1th-2013-2014

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Jadwal aquatik semester genap (2)th2013-2014

Jadwal aquatik semester genap (2)th2013-2014

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

PENCAIRAN TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU TRIWULAN 4 TAHUN 2013 DIRENCANAKAN BULAN NOPEMBER 2013 –

Eva Celia 3

i-love-indonesia-designerlistic
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.07/2013 yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2013, pada pasal 4 dinyatakan bahwa pencairan Tunjangan Sertifikasi guru Triwulan 3 atau bulan Juli – September 2013 akan dibayar paling lambat bulan September 2013, dan pencairan tunjangan serifikasi guru triwulan 4 atau bulan Oktober – Desember 2013 akan dibayar paling lambat bulan Nopember 2013. Info lain yang menarik menyikapi dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.07/2013 adalah adanya kemungkinan dibayarkannya sisa tunjangan sertifikasi guru tahun sebelumnya yang belum dibayarkan. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan rekonsiliasi data jumlah realisasi pembayaran TP Guru PNSD dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD pada Tahun 2013; selanjutnya pada pasal 8 ayat 3 bagian(f)dinyatakan termasuk yang direknsiliasi adalah Jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2012 namun belum menerima pembayaran TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2012 baik sebagian maupun seluruhnya beserta jumlah pembayarannya; Untuk Anda yang ingin mengetahui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) yang baru tentang pencairan sertifikasi guru berikut ini saya lampirkan salinan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.07/2013 – See more at: http://ainamulyana.blogspot.com/2013/09/pencairan-tunjangan-sertifikasi-guru.html#sthash.8F897Ikx.dpuf

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.07/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 41/PMK.07/2013 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (11) Undang- Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013; b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi dan rencana penyaluran alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013; Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 41/PMK.07/2013 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2013. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Alokasi TP Guru PNSD adalah sebesar Rp43.057.800.000.000,00 (empat puluh tiga triliun lima puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah). (2) Alokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rincian alokasi TP Guru PNSD ditetapkan berdasarkan data kebutuhan TP Guru PNSD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hasil rekonsiliasi data Guru PNSD dengan masing- masing provinsi, kabupaten, dan kota. (3) Rincian alokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Penyaluran TP Guru PNSD dilaksanakan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. (2) Penyaluran TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara triwulanan, yaitu a. Triwulan I paling lambat bulan Maret 2013; b. Triwulan II paling lambat bulan Juli 2013; c. Triwulan III paling lambat bulan September 2013; dan d. Triwulan IV paling lambat bulan November 2013. (3) Penyaluran TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyaluran Triwulan I dilaksanakan sebesar ¼ (satu per empat) dari alokasi TP Guru PNSD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013; b. Penyaluran Triwulan II dilaksanakan sebesar selisih antara ½ (satu per dua) alokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan alokasi penyaluran Triwulan I dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Dalam hal selisih lebih besar dari nol, maka penyaluran Triwulan II dilaksanakan sebesar selisih tersebut. 2) Dalam hal selisih lebih kecil atau sama dengan nol, maka tidak terdapat penyaluran pada Triwulan II. c. Penyaluran Triwulan III dilaksanakan sebesar selisih antara ¾ (tiga per empat) alokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan jumlah alokasi penyaluran Triwulan I dan Triwulan II dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Dalam hal selisih lebih besar dari nol, maka penyaluran Triwulan III dilaksanakan sebesar selisih tersebut. 2) Dalam hal selisih lebih kecil atau sama dengan nol, maka tidak terdapat penyaluran pada Triwulan III. d. Penyaluran Triwulan IV dilaksanakan sebesar selisih antara alokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan jumlah alokasi penyaluran Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III. (4) Penyaluran TP Guru PNSD Triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD Semester II Tahun Anggaran 2012 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan rekonsiliasi data jumlah realisasi pembayaran TP Guru PNSD dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD pada Tahun 2013. (2) Dihapus. (3) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi sebagai berikut: a. Gaji pokok Guru PNSD yang menjadi dasar pembayaran TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013; b. Jumlah pembayaran TP Guru PNSD dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD yang telah menerima TP Guru PNSD sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2013 beserta selisih kurang atau selisih lebih pembayarannya; c. Jumlah pembayaran TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2012 dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD dan telah menerima TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2012 beserta selisih kurang atau selisih lebih pembayarannya; d. Perhitungan TP Guru PNSD di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) setelah pembayaran TP Guru PNSD Triwulan IV Tahun Anggaran 2012; e. Perkiraan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapat TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 beserta jumlah kebutuhan pembayarannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013; f. Jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2012 namun belum menerima pembayaran TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2012 baik sebagian maupun seluruhnya beserta jumlah pembayarannya; g. Perkiraan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2014 beserta jumlah kebutuhan pembayarannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014; dan h. Daftar rencana realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 sampai dengan bulan Desember 2013. 4) Format perhitungan TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2012 di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Format daftar rencana realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut: Pasal 11A Dalam hal penyaluran Triwulan II TP Guru PNSD belum dilaksanakan pada bulan Juni 2013 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013, maka penyaluran Triwulan II TP Guru PNSD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN – See more at: http://ainamulyana.blogspot.com/2013/09/pencairan-tunjangan-sertifikasi-guru.html#sthash.8F897Ikx.dpuf

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar