LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG
LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
PRESIDEN REI:JUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai
Negeri sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai Politik,
tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi Anggota
dan/atau Pengurus Partai Politik;
b. bahwa dajam Penjelasan Umum Undang-undang tersebut, antara lain disebutkan bahwa Pegawai
Negeri yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai PoIitik harus diberhentikan sebagai Pegawai
Negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat;
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b. dipandang perlu mengatur
Larangan Pegawi Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. .Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945:.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun .1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Normor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberrhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Le mbaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994, Nomor 1)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan. dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4263);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
ANGGOTA PARTAI POLITIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan,
dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Partai politik adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik adalah Pegawai Negeri
Sipil yang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik.
BAB II
LARANGAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 2
(1) Pegawai Negeri Sip il dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai
Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 3
(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan
diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan
dengan hormat sebagai Pegawai Ncgeri Sipil.
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan
pengunduran diri.
Pasal 4
(1) Pemberhentian Pegawa i Negeri Sipil yang mengajukan pengunduran diri ditangguhkan, apabila :
a. masih daJam pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin
Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. sedang mengajukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian
karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat .sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
c. mempunyai tanggung jawabkedinasan yang dalam waktu singkat tidak dapat dialihkan kepada
Pegawai Negeri Sipil lainnya.
(2) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sampai dengan
adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
(3) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan untuk paling lama 6 (enam)
bulan.
Pasal 5
(1) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada :
a. atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat struktural
eselon IV;
b. pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan
c. pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan instansi yang bersangkutan.
(2) Atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, wajib menyampaikan pertimbangan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah
diterimanya tembusan pengunduran diri.
(3) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). wajib mengambil keputusan
dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan dari atasan
langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(4) Apabila sampai dengan jangka waktu 10 hari kerja sejak atasan langsung menerima surat pengunduran
diri tidak memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, maka selambat-lambatnya
20 hari kerja sejak diterimanya Surat pengunduran diri keputusan pemberhentian dapat ditetapkan
tanpa pertimbangan atasan Langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(5) Apabila setelah tenggang waktu sebagaimana dima ksud dalam ayat (4) Pejabat Pembina Kepegawaian
tidak mengambil keputusan, maka usul pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil tersebut dianggap
dikabulkan.
(6) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimakud ayat (5) sudah harus menetapkan keputusan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30
hari sejak dianggap dikabulkan.
Pasal 6
Pemberhentian Pegawai Negeri Sip il yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
(1) Dalam hal pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri ditangguhkan, maka Pejabat
Pembina Kepegawaian yang bersangkutan harus memberikan alasan secara tertulis sesuai dengan
PasaJ 4 ayat (1).
(2) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberi kuasa kepada
pejabat lain di lingkungannya serendah-rendahnya pejabat struktural eselon II untuk menangguhkan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 8
Keputusan pemb erhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atau penangguhan pemberhentian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.dis ampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan
pejabat lain yang berkepentingan.
Pasal 9
(1) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri
sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku terhitung mu lai akhir bulan yang.
bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
(3) Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri dan ditangguhkan pemberhentiannya, tetapi tetap
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai
politik.
BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10
Ketentuan dalalm Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sip il yang akan menjadi
calon anggota Dewan Perwaki1an Daerah.
Pasal 11
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini, diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB IV
KETENTU AN PERALIHAN
Pasal 12
(1) Pegawai Negeri Sipil yang sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 sampai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 43
Tarhun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian telah menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik, sudah mengajukan permohonan
berhenti tetapi belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan April Tahun 2000 dan diberikan hak-hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nonior 5 Tahun 1999 tentang
Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 sampai dengan berlakunya Undang-undang Nomo r 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian telah menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik. tidak mengajukan permohonan
berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil terhitung akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau. pengurus partai politik dan
diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pegawai Negeri Sipil yang sejak berlakunya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang- undang Nomor 8 Tahunt 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sampai
dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.
sudah mengajukan permohonan berhenti tetapi belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil,
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan yang
bersangkutan menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik dan diberikan hak-hak kepegawaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Pegawai Negeri Sipil yang sejak berlakunya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sampai
dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik,
belum pernah mengaju kan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi
Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (3) tidak berkewajiban untuk mengembalikan penghasilan yang terlanjur diterimanya.
(6) Pegawai Negeri Sipil yang diherhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dan ayat (4) berkewajiban untuk mengembalikan penghas ilan yang terlanjur diterimanya.
Pasal 13
Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala
Badan Kepegawaian Negara.
Pasai 15
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 16
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBIJK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDOESIA TAHUN 2004 NOMOR 128

Iklan

Tentang alenmarlis

i am as education curriculum developers team
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s