MK Adakan Sidang Perdana Pengujian UU Pensiun


Jakarta, MKOnline – MK menggelar sidang perdana perkara nomor 7/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terkait Pasal 9 ayat (1) huruf a, Selasa (25/1) di gedung MK. Perkara ini dimohonkan oleh Widodo Edy Budianto, seorang PNS yang tidak mendapatkan uang pensiun setelah diberhentikan dengan tidak hormat. Bertindak sebagai Ketua Panel Hakim Achmad Sodiki (Ketua) yang beranggotakan Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva.

Pemohon menyatakan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan meminta untuk dibatalkan. Pasal 9 ayat (1) huruf a yang dimintakan pengujian berbunyi, “pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun.”

Pemohon mengaku saat dirinya diberhentikan dengan tidak hormat, usianya menginjak 50 tahun dengan masa kerja selama 24 tahun. Menanggapi permohonan tersebut, Ketua Majelis Hakim, Achmad Sodiki mempertanyakan jika pasal tersebut dibatalkan bagaimana membedakan antara pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dan usia 50 tahun dan masa kerja 50 tahun. ”Kalau itu hapus. Inikan bukan semata-mata mengatur tentang yang diberhentikan hormat, tapi juga mengatur usianya lima puluh, sekurang-kurangnya 50 tahun atau 20 tahun,” kata Sodiki.

Sodiki juga menyatakan, MK tak berwenang mengabulkan permintaan hak pensiun. ”Ya bisanya hanya begitu, kalau mengembalikan pensiun Saudara ya saya ndak bisa. Itu bukan wewenang Mahkamah. Mahkamah tidak mengurusi pensiunan, mbayari pensiun, ndak. Jadi urusi hal-hal yang berkaitan dengan pasal itu, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tidak,” jelasnya.

Demikian juga hakim anggota Hamdan Zoelva menambahkan jika pasal tersebut tidak berlaku, lalu apa dasar pemerintah membayar hak pensiun. ”Jadi kalau Saudara meminta Pasal 9 ayat (1) ini tidak lagi berlaku, lalu apa dasarnya nanti untuk membayar hak pensiun yang kalau permohonan Saudara diterima, itu…, baik yang diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat yang batas usia sekian, itu menerima pensiun,” ujar Hamdan Zoelva.

Iklan

Tentang alenmarlis

i am as education curriculum developers team
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s