Kepala Sekolah dilindungi oleh peraturan menteri no 28 th 2010

Sudah menjadi rahasia umum bahwa usai pilkada akan terjadi pergantian gerbong sesuai dengan keinginan sang locomotive ( baca , pemenang pilkada ). Hampir di semua SKPD akan terjadi pergantian itu, kalau tidak berganti berarti nasib sang kepala skpd masih baik. Setelah menentukan kepala SKPD, katakanlah di dinas pendidikan dan kebudayaan maka akan tiba gilirannya pergantian kepala- kepala sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA atau SMK.

Biasanya bursa kepala sekolah ini akan banyak menyita perhatian para pendidik. Desas desus siapa yang akan menjadi apa, terus menjadi pembahasan hangat di ruang guru. Mereka yang berminat untuk menjadi dan tetap bercokok menjadi kepsek harus pandai mencari celah untuk mendapatkan atau mempertahankan posisinya. Hal ini nampaknya lumrah karena yang menetukan mereka menjadi apa dan mendapatkan apa juga manusia. Akan tetapi dari segi profesionalitas tentu sangat tidak sehat karena bagi mereka yang tidak memiliki link tertentu dan hanya mengandalkan kepandaian dan prestasi saja tidak akan mendapatkan apa-apa.

Perjuangan mereka tidak cukup untuk mendapatkan jabatan ini, mereka juga harus pandai memelihara jabatan itu dengan memiliki hubungan yang baik dengan penguasa diatasnya. Pemerintah daerah bupati atau walikota sangat memiliki kekuasaan untuk mengganti kedudukan mereka kapanpun dikehendaki. Biasanya ini terjadi menjelang pemilukada, mereka yang dianggap memiliki kecenderungan berpolitik praktis akan segera dimutasi dan digantikan. untuk yang satu ini memang jelas bahwa pns dilarang berpolitik praktis.

Namun, sejalan dengan dikeluarkannya peraturan menteri pendidikan nasional (kemendiknas) no 28 tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 27 oktober 2010. Kementerian pendidikan ini melalui menterinya M. Nuh telah mengeluarkan peraturan dimana kepala daerah tidak dapat sewenang-wenang memberhentikan kepala sekolah tanpa alasan yang jelas. Menurut M Nuh selama ini pemerintah daerah bisa seenaknya mengangkat walaupun yang bersangkutan belum tepat menjadi kepala sekolah. Mereka juga kapan saja dapat diberhentikan atau dimutasi menjadi pengawas atau guru biasa.

Dalam peraturan ini, setiap pemerintah daerah harus memperhatikan syarat – syarat tertentu dalam memberhentikan kepala sekolah antara lain :

1. Pemda harus berkoordinsi dengan pemerintah diatasnya

2. Pemda harus menyiapkan pengganti paling tidak 2 tahun sebelumnya

3. Calon kepala sekolah harus lulus seleksi admininstrasi dan akademik]

4. Calon kepala sekolah harus pernah mengikuti pelatihan khusus kepala sekolah

5. Calon kepala sekolah harus memiliki sertifikat kelulusan kepala sekolah

6. Calon kepala sekolah harus berlatar pendidikan S1 / D IV.

Mungkin pemerintah pusat dapat mempertimbangkan bilamana urusan pendidikan ini diambil kewenangannya oleh pusat (vertical). Hal pendidikan adalah suatu penentu kemajuan suatu bangsa. Jikalau tidak diurus secara professional dan berstandar nasional bahkan internasional maka kita hanya menunggu kehancuran dan ketertinggalan dari bangsa lain yang jauh lebih maju pendidikannya.

Mengenai kepala sekolah, jika ini diurus secara nasional maka pemerintah pusat bisa merekrut para pendidik yang masih muda muda dan memiliki prestasi dan dedikasi yang baik untuk dididik menjadi calon kepala sekolah. Setelah mereka selesai menjalankan pendidikan khusus, kemudian mereka disebar diseluruh Indonesia. Tentu mereka diberikan gaji/penghasilan dan fasilitas yang memadai. Lama masa tugas mereka juga diatur agar tidak membosankan, sehingga mereka akan terus mendapatkan tantangan dan pengalaman baru. Maka pendidikan kita akan terus dapat dikembangkan dengan inovasi – inovasi baru.

Bandingkan jikalau suatu sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang sejak memulai masa tugasnya menjadi guru disekolah itu hingga menjadi kepala sekolah, hanya pindah ke sekolah di seberang jalan, desa atau kecamatan. Inovasi atau pengalaman baru apa yang bisa diharapkan? Ya begitu-begitu sajalah keadaan sekolah yang dipimpinnya.

Mari kita sama – sama memajukan pendidkan di Indonesia ini, dengan mengambil peran yang maksimal sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab kita. Walaupun pemerintah kita tidak pernah menyatakan keadaan pendidikan kita di titik yang mengkhaswatirkan, seperti Amerika pada tahun 80 an, berani mengatakan OUR NATION AT RISK. Hanya karena dirasakan kemunduran diranah pendidikan dibanding dengan negara – negara kompetitornya Amerika berani mengatakan bahwa Negara mereka dalam ancaman, sehingga mereka langsung berbenah, dan kita tahu Negara ini menjadi Negara yang ADI DAYA dari segi penadidikan dengan hasil nyata penguasaan ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI yang super canggih.

Lantas apakah kita hanya pada batas melindungi jabatan kepala sekolah saja, tanpa terus menukik ke dalam subtansi pendidikan kita yang terus tertinggal.

Iklan

Tentang alenmarlis

i am as education curriculum developers team
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s