Menuju Sekolah Berstandar Internasional Sangat Perlu dipertanyakan dan dievaluasi

Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dinilai dapat meluncurkan citra dan konsep pendidikan nasional. Karena itu, pemerintah perlu mencermati fenomena mulai membiaknya SBI. Standar internasional yang kerap digunakan dalam SBI pun dipertanyakan.

SBI merupakan sebuah jenjang sekolah nasional di Indonesia dengan standar mutu internasional. Proses belajar-mengajar di sekolah ini menekankan pengembangan daya kreasi, inovasi, dan eksperimen untuk memacu ide-ide baru yang belum pernah ada.

Pengembangan SBI di Indonesia sendiri didasari oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 Ayat 3. Dalam ketentuan ini, pemerintah didorong untuk mengembangkan satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Standar internasional yang dituntut dalam SBI adalah Standar Kompetensi Lulusan, Kurikulum, Proses Belajar Mengajar,SDM, Fasilitas, Manajemen, Pembiayaan , dan Penilaian Standar Internasional. Dalam SBI, proses belajar mengajar disampaikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Beberapa tahun belakangan ini, SBI muncul bak cendawan di musim hujan. Bukan hanya pengelola swasta, sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri atau milik pemerintah juga membuat kelas internasional.

Keberadaan SBI dan RSBI di Tanah Air pun mendapat sorotan yang cukup keras dari banyak kalangan. Mulai dari keberadaannya dalam UU Sisdiknas yang, dinilai, kontraprodukif dengan UUD 1945, biaya masuk yang cukup tinggi hingga adanya fenomena kastanisasi antar sekolah. Menurut sarjana sosiologi Universitas Indonesia (UI) M Fajri Siregar, berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya, menunjukkan sebagian besar siswa SBI memiliki aspek kognitif keIndonesian sangat rendah. Sekolah tidak mendorong tumbuhnya identitas sebagai orang Indonesia. Fajri juga tak menampik jikga keberadaan SBI telah membentuk ketimpangan pendidikan antara mereka dari keluarga kaya dan keluarga miskin.

Hal hampir senada juga diungkapkan pengamat pendidikan HAR Tilaar dimana SBI yang bermunculan sekarang merupakan tempat pendidikan yang tidak nasionalis. SBI dan kelas internasional lebih menjurus pada korporasi atau komersialisasi pendidikan, katanya. Selain itu, munculnya SBI dan kelas internasional menunjukkan pendidikan telah mengarah pada neoliberalisme pendidikan. Sekarang pendidikan sudah menjadi komoditi yang bisa diperjualbelikan. Terlebih lagi dengan adanya dukungan melalui Perpres No. 7 Tahun 2007 tentang investasi asing dalam pendidikan nasional.

Pakar pendidikan Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, M Marcellino PhD, seperti dikutip Suratkabar Suara Pembaruan meminta agar pemerintah lebih mencermati makin banyaknya sekolah yang mengaku berstandar internasional. Jika tidak ada regulasi yang ketat, katanya, maka konsep pendidikan nasional seperti yang diamanatkan dalam konstitusi akan pudar. “Standar internasional apa yang diterapkan? Apakah standar Amerika, Inggris, Singapura, India? Apakah karena media komunikasinya yang menggunakan bahasa asing, sementara kurikulumnya biasa saja,” ujar Marcellino dalam harian tersebut.

Dikatakannya, saat ini banyak sekolah mengklaim sebagai SBI. Padahal, kurikulum yang ditetapkan biasa saja, atau kurikulum internasional namun pengajarnya tidak mampu menguasai bahasa asing. Artinya, pengertian internasional itu menjadi kabur.

Marcellino memprediksikan, akan banyak sekolah nasional yang tergerus oleh SBI jika pemerintah tidak segera membuat regulasi yang ketat. Padahal, lanjutnya, sika SBI makin menjamur berarti akan terjadi migrasi besar-besaran pengajar asing yang masuk ke Indonesia. “Kalau sudah begitu, apakah pemerintah sudah memikirkan agenda-agenda terselubung yang juga dibawa para pengajar asing tersebut. Selain itu, lazimnya para pengajar asing itu mengaku lebih berkualitas dibandingkan dengan para guru kita,” tandasnya.

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)
RSBI merupakan cikal bakal persiapan menuju SBI. Seperti halnya SBI, RSBI pun adalah sebuah terobosan dalam dunia pendidikan di Tanah Air yang memiliki payung hukum yang sama dengan SBI. Tujuan pengadaan RSBI adalah untuk menyaring siswa-siswa dengan kemampuan di atas rata-rata agar lebih optimal dalam menyerap pelajaran. Pertanyaannya, benarkah SBI dan RSBI yang ada sudah berjalan sesuai konsep yang diprogramkan? Menurut Koordinator Divisi Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, jika SBI atau RSBI inkonstitusional karena melanggar UUD 1945 dimana di dalamnya disebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional bukan pendidikan internasional.

Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, juga menilai SBI atau RSBI adalah bentuk komersialisasi pendidikan yang melanggar konstitusi. Sistem pengelolaan SBI atau RSBI yang diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, membuat manajemen leluasa menarik biaya sebesar-besarnya karena tidak ada aturan yang eksplisit mengatur besarnya biaya sumbangan siswa di SBI atau RSBI. “Melihat konteks persoalan tersebut, rasanya, perlu dikaji kembali keberadaan RSBI. Mungkin perlu ada Perda dan aturan yang jelas mengenai konsep dan standar kualifikasi untuk sekolah-sekolah negeri yang membuka jalur khusus bernama RSBI. Tidak hanya manajemen programnya, tapi perlu juga diatur mengenai mekanisme penentuan sumbangan dan rekrutmen calon siswa barunya,” tutur Darmaningtyas.

Keharusan transparansi prosedur rekrutmen, penentuan kelulusan, hingga pencantuman nilai menjadi hal yang mutlak tak boleh ditinggalkan. Sehingga, tidak ada pihak yang merasa dicurangi, di’telikung’ atau dikorbankan. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dana bantuan langsung atau block grant yang telah diberikan kepada RSBI. Menurut Mendiknas, Muh. Nuh, evaluasi RSBI itu akan dilakukan secara menyeluruh dan melihat apakah semua ketentuan telah dipenuhi. Apabila, misalnya, RSBI itu tidak mencapai target yang telah ditentukan, sangat mungkin RSBI itu dikembalikan statusnya menjadi sekolah regular. Sebaliknya, jika telah terpenuhi, statusnya akan langsung berubah menjadi SBI.

Apabila sekolah itu berubah status menjadi SBI, dana bantuan otomatis dihentikan. Pertimbangannya, sekolah diharapkan dapat membiayai sendiri setelah selama empat dan lima tahun mendapatkan bantuan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas belajar mengajar lain yang dibutuhkan. Mendiknasi pun mengingatkan, RSBI dan SBI harus memenuhi empat komponen, yaitu infrastruktur yang memadai, memiliki guru yang berkualitas, kurikulum sesuai dengan pembelajaran, dan manajemen yang baik. Selain itu, SBI harus memiliki sister school dengan sekolah yang ada di luar negeri karena itu konsep dasarnya.

Mendiknas menepis kekhawatiran banyak kalangan mengenai adanya kastanisasi antar sekolah regular, sekolah berstandar nasional, dan sekolah berstandar internasional. Sekolah-sekolah bertaraf internasional, katanya, adalah amanat UU Sisdiknas yang bertujuan menumbuhkan academic excellent.

Menanggapi fenomena tingginya biaya masuk SBI dan RSBI, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar Menengah Suyanto membantahnya. Menurutnya, tidak semua SBI dan RSBI menetapkan biaya tinggi. Di beberapa daerah masih ada SBI dan RSBI yang murah dan terjangkau. “Contohnya, di Yogyakarta dan Sulawesi Selatan masih ada sekolah RSBI yang biayanya hanya Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu,” tandasnya.

Ditambahkan Suyanto, faktor yang membuat ongkos di SBI dan RSBI menjadi mahal dikarenakan fasilitas belajar di sekolah tersebut yang termasuk paling lengkap. Mulai dari fasilitas teknologi informasi, kurikulum yang berstandarkan mutu pendidikan bertaraf internasional seperti di negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) seperti Australia, Denmark, Finland, France, Jerman, Inggris, Amerika Serikat dan negara maju lainnya. “Di Indonesia, saat ini ada 1.015 RSBI yang memiliki izin dari Kemendiknas

Tentang alenmarlis

i am as education curriculum developers team
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s