Mutu RSBI Kalah Dibanding Sekolah Reguler

PENINGKATAN FASILITAS LEBIH EFEKTIF DARIPADA LABELISASI
Alasan pemerintah terus mempertahanakan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) karena mutu pendidikan Indonesia bakal berdaya saing internasional perlu dipertanyakan. Pasalnya, evaluasi yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru menunjukkan bahwa tak selalu sekolah RSBI unggul dari sekolah reguler.

Bahkan, dalam beberapa skor penilaian, termasuk bahasa Inggris yang seharusnya menjadi keunggulan RSBI, siswa dan guru di sekolah reguler lebih unggul.
Ini terlihat di jenjang SMP di mana skor bahasa Inggris siswa RSBI 7,05 sedangkan siswa reguler 8,18. Guru bahasa Inggris di SMP juga punya skor yang lebih tinggi 6,2 dibandingkan guru RSBI 5,1. Ini juga terjadi pada guru bahasa Inggris di jenjang SMA.

Selisih skor nilai-nilai antara siswa RSBI dan reguler umumnya di bawah 1 dari skor 0-9. Hal ini terjadi karena dari kajian guru-guru sekolah reguler justru mempunyai skor yang lebih baik dari guru di RSBI.
Ambil contoh guru SMA reguler, ternyata lebih unggul dalam skor di mata pelajaran fisika, biologi, dan bahasa Inggris. Di matematika hampir sama. Untuk kemampuan pedagogi guru juga tidak jauh berbeda.
Bahkan di SD, skor pedagogi guru sekolah reguler lebih unggul. Di jenjang SMP juga berbeda kecil, kecuali di SMA perbedaan lebih dari 1 poin.

S. Hamid Hasan, Ahli Evaluasi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jumat (17/2), mengatakan, tidak berarti bahwa kemampuan RSBI lebih baik dari sekolah reguler yang unggul. “Asal sekolah diberi fasilitas yang baik, guru yang kompetensinya bagus, tanpa embel-embel RSBI pun sekolah tetap bisa menunjukkan kualitas. Untuk apa pemerintah menciptakan perbedaan-perbedaan dalam pendidikan lewat RSBI,” kata Hamid.

Retno Lisyarti, guru SMA RSBI di Jakarta, mengatakan, pemerintah tidak mampu membangun kapasistas guru yang dibutuhkan bagi sekolah bermutu. Dana dari masyarakat dan pemerintah yang mengucur ke sekolah RSBI lebih untuk peningkatan sarana, kegiatan, honor guru, dan membayar pengajar asing yang digaji lebih mahal.

Menurut Retno, di sekolah RSBI ada guru asing yang ditetapkan harus dari kawasan Eropa atau Australia. Bayarannya lebih mahal dibandingkan guru Indonesia. Untuk siswa di kelas internasional yang bayarannya Rp 31 juta per tahun, kata Retno, siswa mendapat pengajaran ekstra dari beberapa guru asing. Utamanya saat siswa hendak menghadapi ujian internasional Cambridge atau IB.

“Kebijakan RSBI pun menciptakan ketidakadilan bukan hanya pada masyarakat. Guru dalam negeri saja dipandang lebih rendah daripada guru asing,” kata Retno.
Sebelumnya, Mendikbud M Nuh menilai, kekurangan yang masih terjadi pada pelaksanaan program RSBI adalah sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, menurutnya, yang harus dilakukan adalah pembenahan, bukan menghilangkannya.

“Opo salahe (Apa salahnya) RSBI? Apa salah kita punya cita-cita memiliki sekolah bertaraf internasional (SBI)? Kalau perguruan tinggi ada visi world class, sekolah juga harus ada SBI,” katanya.
Menurut Nuh, sebagai rintisan SBI yang baru berjalan selama 5-6 tahun, wajar RSBI masih memiliki beberapa kekurangan. “Ibaratnya seperti ini, mau pergi dari Semarang ke Surabaya, di tengah jalan ban bocor. Apa harus kembali ke Semarang lagi? Ya tidak akan sampai-sampai ke tujuan. Solusinya ya bannya harus ditambal agar bisa melanjutkan perjalanan,” katanya.

Ia mengakui, beberapa keluhan yang disampaikan terkait RSBI. Keluhan-keluhan yang dilontarkan di antaranya, eksklusifitas yang dinilai hanya untuk anak orang kaya. Padahal, seharusnya sekolah bersikap inklusif terbuka untuk seluruh kalangan, baik mampu mau pun tidak mampu.

“Kalau itu keluhannya ya dibenahi. RSBI harus memberi kesempatan anak dari keluarga tidak mampu bersekolah. Sekolah boleh eksklusif secara akademik, namun eksklusif secara sosial tidak boleh,” ujar Nuh.

Keluhan lain terkait RSBI, kata dia, berkaitan dengan mutu dan kompetensi guru yang akan diupayakan penyelesaiannya dengan studi lanjut ke strata 2 (S-2) dan S-3 bagi guru untuk menyiapkan diri mencapai SBI.

Hingga saat ini, Nuh mengakui, masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-2, mengingat proses studi lanjut memerlukan waktu lama. Akan tetapi, ia berharap, masalah studi lanjut ini selesai dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Ketika ditanya tentang adanya judicial review terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar munculnya RSBI, ia mengatakan, pengajuan gugatan atas perundang-undangan ke Mahkamah Konstitusi merupakan hak setiap orang.

“Tidak ada masalah, yang jelas tujuan akhir untuk mewujudkan adanya SBI tidak dihilangkan. Goal yang harus dicapai, kalau ada keluhan-keluhan ya harus dibenahi, bukan malah dihilangkan tujuan akhirnya,” kata Nuh.*

Iklan

Tentang alenmarlis

i am as education curriculum developers team
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s