Jangan Lagi Pakai Cap dan Kop RSBI, Tak Ada Lagi Diskriminasi

th_pic341

Hapus RSBI

Hapus RSBI


JAKARTA, KOMPAS.com – Kemarin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh membicarakan tindak lanjut masa transisi sekolah-sekolah eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dengan Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal Januari lalu. Dalam dua hal utama yang dibahas, Nuh memberi instruksi untuk meninggalkan penggunaan atribut RSBI dan juga kualitas dan perlakuan pendidikan kepada siswa.

Hal pertama yang dibahas berkaitan dari sisi kelembagaan dan proses pembelajaran selama masa transisi hingga tahun ajaran baru yang berakhir pada Juni mendatang. Setelah jatuh putusan MK tersebut, sekolah sudah tidak boleh lagi mencantumkan status RSBI dalam berbagai hal.

“Dari sisi kelembagaan, sudah sangat jelas tidak boleh lagi menggunakan RSBI. Jadi lambang, kop surat, pokoknya yang kaitannya dengan urusan administrasi sudah tidak boleh pakai RSBI lagi,” ujar Nuh saat dijumpai di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Senin (21/1/2013).

Sementara untuk proses pembelajaran, disepakati bersama bahwa intensitas dan kualitas tidak boleh menurun. Bahkan beberapa daerah tak mempermasalahkan dihapusnya status RSBI karena sebelum ada status tersebut sekolah-sekolah bersangkutan sudah dianggap sebagai unggulan.

“Sekolah yang diunggulkan ini sudah ada sebenarnya. Hanya dalam Undang-undang itu diatur jadi sekolah bertaraf internasional itu. Tapi ini yang jadi persoalan kan karena adanya diskriminasi,” ungkap Nuh.

Untuk itu, ia menjamin bahwa tidak ada diskriminasi dalam mendapatkan hak pendidikan bagi semua warga negara. Gugatan yang muncul pada RSBI ini awalnya juga dipicu karena sekolah ini dinilai hanya untuk golongan tertentu saja. Hal ini tidak boleh terjadi lagi dan harus dijaga supaya tidak menjangkit pada sistem pendidikan yang berikutnya lagi.

Selanjutnya, terkait bentuk baru dari sekolah mantan RSBI akan dibahas lebih dalam pada pertemuan lanjutan yang akan kembali digagas oleh pihak kementerian.

“Mohon sabar sampai tahun ajaran baru. Setelah itu akan ada bentuk baru dan ini masih dibahas. Dari PP 17 tahun 2010 ada peluang di situ yaitu menyelenggarakan sekolah berkebutuhan khusus. Tapi yang pasti jangan sampai aksesnya diskrimnasi harus berkeadilan,” tandasnya.

ICW: Masa Transisi RSBI Tak Punya Dasar Hukum
ICW
JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum terhadap transisi pelaksanaan putusan terkait rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan SBI sampai akhir masa tahun ajaran. Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai hanya memiliki kewenangan menetapkan putusan sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peneliti ICW, Febri Hendri, mempertanyakan kesepakatan yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dengan Ketua MK Mahfud MD pada Minggu (13/1/2013) kemarin. Menurutnya, MK tidak berwenang untuk ikut campur tangan terkait implementasi putusan.

“Tidak ada kewenangan MK untuk mengurusi implementasi putusan yang telah ditetapkan. Kewenangan MK hanya memutuskan perkara. Itu sesuai undang-undang,” kata Febri di Gedung C Kemdikbud, Jakarta, Senin (14/1/2013).

Dengan demikian, ia meminta agar pemerintah segera mengeksekusi putusan MK tersebut dan tidak menunda pemberhentian program RSBI-SBI di seluruh Indonesia. Menurutnya, semua program terkait RSBI-SBI harus dihentikan termasuk aliran anggaran dari pemerintah untuk program RSBI-SBI.

“Masalah anggaran ini juga harus dihentikan. Yang sudah turun ya harus ditarik dan dikembalikan pada kas negara. Kan programnya juga sudah tidak boleh jalan,” ujar Febri.

Ia menegaskan bahwa jika anggaran RSBI-SBI tidak dikembalikan dan terus digunakan maka itu melanggar hukum karena dalam putusan MK terkait Pasal 50 ayat (3) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jelas menggugurkan semua aturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar berjalannya RSBI-SBI.

“Kalau tetap dibiarkan maka sama saja melanggar hukum. Bisa dilaporkan ke polisi atau nanti bisa kena saat diaudit BPK,” tandasnya.

“Rusak Sudah Bangsa Ini Dengan Permasalahan RSBI”
DSCN1560
0001329_125_125_preview
Oleh Yudhistira ANM Massardi

Belum lagi reda debat tentang Kurikulum 2013, kini dunia pendidikan dihebohkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang memvonis bahwa proyek Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional bertentangan dengan UUD 1945.

Kedua perkara itu menarik perhatian masyarakat luas terutama karena nalarnya dinilai tidak nyambung dan bertentangan dengan pemahaman umum tentang tujuan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Salah satu di antara banyak pokok keberatan, baik terhadap Kurikulum 2013 maupun proyek RSBI/SBI, meskipun dimaksudkan untuk peningkatan kualitas, pada praktiknya penghapusan bahasa daerah dan penggunaan bahasa Inggris justru dinilai melemahkan jati diri bangsa.

Proyek pembuangan

Kritik lain terhadap proyek RSBI/SBI, yang lantas menjadikan sekolah eksklusif dan mahal, adalah melahirkan diskriminasi kaya-miskin dan meniadakan kewajiban negara menyelenggarakan pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara.

Kehebohan ini untuk kesekian kali membuktikan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tampaknya tak paham tentang arti dan tujuan pendidikan, apalagi dalam hubungannya dengan kebudayaan. Lahirnya berbagai keputusan yang aneh itu juga menunjukkan bahwa mereka tak paham fungsi Kemdikbud.

Satu-satunya hal yang mereka pahami tampaknya adalah bahwa ada dana triliunan rupiah yang harus segera digelontorkan. Untuk itu, dibuatlah berbagai program sebagai proyek pembuangan uang. Diberitakan, dalam kurun 2006-2010, Kemdikbud telah menyubsidi 1.172 RSBI/SBI dengan dana Rp 11,2 triliun! Proyek itu juga menyedot dana yang tak sedikit dari pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk itu, kiranya Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengusut peruntukan dan aliran seluruh dana itu, serta menghukum berat para koruptor apabila ternyata mereka berpesta pora dalam proyek itu.

Hakim konstitusi Akil Mochtar seusai persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi pada 8 Januari lalu tegas mengisyaratkan bahwa kehadiran Pasal 50 Ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijadikan payung hukum bagi proyek RSBI/SBI terkesan dipaksakan.

”Undang-Undang Sisdiknas itu tidak memberikan penjelasan, tiba-tiba pasal itu muncul begitu saja sehingga (harus) dibatalkan,” kata Akil. Jadi, keberadaan norma dalam pasal itu tak memiliki penjelasan dalam pasal-pasal sebelumnya. Fakta adanya ”pasal siluman” ini mengingatkan pada berbagai modus kongkalikong antara eksekutif dan legislatif dalam sejumlah kasus korupsi. KPK harus turun tangan.

Rakyat sudah letih

Setelah MK menyatakan RSBI/SBI inkonstitusional dan harus dibubarkan, Mendikbud M Nuh secara normatif menyatakan menghormati dan akan melaksanakan keputusan MK. Namun, pada saat yang sama, ia menyerukan agar para guru dan siswa RSBI/SBI tetap berkegiatan seperti biasa. Hal serupa dinyatakannya terhadap keputusan Mahkamah Agung beberapa tahun lalu yang menyatakan bahwa ujian nasional harus dihentikan. Namun, hingga kini ia berkeras menyelenggarakan ujian nasional—suatu hal yang menunjukkan pembangkangan hukum.

Semua kemelut itu, selain membingungkan dan menyedihkan, bisa dimaklumi jika juga membangkitkan rasa apatis sekaligus amarah publik. Hendak dididik jadi apa sebenarnya bangsa kita? Sudah 67 tahun merdeka, tetapi pemerintah tak juga mampu merumuskan dan membuat desain besar pendidikan bangsa yang jelas, bernas, dan holistik. Sebuah kebijakan pendidikan yang bisa dipahami akal sehat dan mudah dilaksanakan di lapangan di semua unit pendidikan serta adil bagi seluruh rakyat.

Rakyat sudah letih menjadi bangsa pariah dunia yang moralnya ambruk oleh semeru korupsi, yang pemerintahannya begitu lemah tanpa visi, yang kementerian pendidikannya begitu limbung tanpa arah.

Kerusakan bangsa ini hanya bisa dihentikan jika, pertama-tama, Kemdikbud dan Kementerian Agama yang juga menangani institusi pendidikan sebagai mercusuar intelektualitas dan moralitas berhenti menjadi sarang koruptor. Kedua, Kemdikbud dan Kementerian Agama harus mengibarkan visi membangun manusia Indonesia yang berilmu, berakhlak mulia, dan kukuh jati diri; serta misi membangun lembaga pendidikan nasional yang membuat anak didik bahagia belajar dan cinta belajar sepanjang hayat. Ketiga, semua pihak harus sadar bahwa semua itu tak akan mewujud jika tak dimulai dengan penanganan ekstra serius terhadap pendidikan anak usia dini!

Yudhistira ANM Massardi Pengelola Sekolah Gratis TK-SD Batutis Al-Ilmi di Bekasi

Iklan

Tentang alenmarlis

i am as education curriculum developers team
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s